Arogansi DPR dan Kebrutalan Aparat: Catatan Hitam Demokrasi

Pernyataan kontroversial anggota DPR RI Ahmad Sahroni yang menyinggung masyarakat dengan nada merendahkan kembali menambah luka publik. Ucapan yang menolol-nololkan rakyat seolah menegaskan jurang antara para wakil rakyat dengan orang-orang yang sebenarnya mereka wakili. Di tengah amarah publik yang sedang membuncah, sikap seperti itu hanya memperlihatkan betapa arogan dan butanya para elit terhadap realitas kehidupan sehari-hari.

Kemarahan masyarakat makin memuncak ketika muncul kabar kenaikan tunjangan DPR RI hingga Rp230 juta per bulan. Angka tersebut terdengar menggiurkan, namun juga menyakitkan di telinga rakyat kecil yang harus berhemat untuk sekadar bertahan hidup. Di banyak daerah, harga beras masih melambung, biaya pendidikan semakin berat, dan kesehatan kerap jadi beban. Dalam kondisi seperti itu, tuntutan DPR RI terasa bukan hanya tidak masuk akal, tapi juga mencederai rasa keadilan.

Gelombang protes pun tak terhindarkan. Dari Jakarta, ribuan warga turun ke jalan, menggelar aksi menolak kebijakan serakah tersebut. Mereka membawa poster, spanduk, dan suara lantang yang meminta DPR RI untuk berpikir waras. Aspirasi rakyat yang disampaikan melalui demonstrasi seharusnya dihormati sebagai bagian dari demokrasi. Namun, yang terjadi di lapangan jauh dari harapan.

Aparat kepolisian dikerahkan dalam jumlah besar untuk mengawal jalannya aksi. Namun alih-alih menjaga keamanan, mereka justru memperlihatkan wajah bengis. Bentrokan pecah, gas air mata ditembakkan, dan situasi berubah mencekam. Rakyat yang bersuara malah diperlakukan seperti musuh negara.

Tragedi memuncak ketika sebuah kendaraan taktis baracuda milik Polri melindas seorang driver ojek online. Peristiwa itu terjadi di tengah kekacauan, disaksikan banyak mata, dan menyisakan trauma mendalam. Korban yang sejatinya hanya melintas untuk mengantarkan orderan makanan, malah meregang nyawa di bawah roda besi negara.

Kejadian itu menorehkan noda hitam yang sulit terhapus. Polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, justru bertindak sebaliknya: menindas dengan cara brutal. Kekerasan yang dilakukan aparat tak bisa lagi dibungkus dengan alasan “menjaga keamanan”. Nyawa rakyat adalah garis batas yang tidak bisa dilanggar oleh siapa pun.

Tragedi ini juga menunjukkan bagaimana negara sering kali gagal memposisikan diri di sisi rakyat. DPR RI dengan rakus menuntut tunjangan selangit, sementara aparat yang digaji dari keringat pajak rakyat malah berubah menjadi alat penindasan. Demokrasi yang mestinya dijaga dengan dialog dan penghormatan pada aspirasi, hancur di tangan mereka yang seharusnya bertanggung jawab.

Kemarahan publik terhadap DPR RI dan kepolisian kini berlipat ganda. Rakyat bukan hanya muak pada kerakusan, tapi juga marah pada kebrutalan. Setiap tindakan represif hanya akan mempertebal keyakinan bahwa negara telah berubah menjadi pengkhianat rakyatnya sendiri.

Tidak ada alasan untuk membenarkan tragedi ini. DPR RI yang sibuk memperkaya diri dan polisi yang bertindak brutal adalah wajah nyata kemerosotan moral penguasa. Peristiwa pendemo dilindas baracuda harus dikecam sekeras-kerasnya. Rakyat sudah terlalu sering diperlakukan tidak adil, dan kali ini, darah yang tumpah menjadi saksi: penguasa telah gagal menjaga martabat bangsanya.