Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik pungutan liar (pungli), atau yang lebih tepat disebut sebagai "pemerasan terang-terangan", masih mendarah daging di berbagai instansi pemerintah. Fenomena ini seolah menjadi warisan turun-temurun yang sulit diputus selama para pejabat terkait tidak memiliki iktikad baik untuk berbenah. Kondisi inilah yang membuat Indonesia kerap tertinggal dari bangsa lain dalam berbagai aspek.
Secara geografis, Indonesia adalah negeri khatulistiwa yang kaya dan luas. Namun ironisnya, kemiskinan masih menjerat sebagian besar rakyatnya. Miskin harta mungkin masih bisa dimaklumi jika alasannya adalah penyelewengan dana oleh oknum, namun yang lebih menyedihkan adalah "miskin hati" para pemangku kebijakan yang buta terhadap kesulitan rakyat di bawahnya.
"Proses pengurusan SKCK yang seharusnya menerangkan bahwa pemohon adalah orang baik, justru diawali dengan tindakan tidak terpuji oleh oknum petugasnya sendiri."
Pada 7 Oktober 2008, saya mengalami pengalaman pahit saat mengurus SKCK. Mulai dari kantor kecamatan, saya sudah "ditodong" biaya administrasi tanpa dasar hukum sebesar dua puluh ribu rupiah. Saat saya meminta kuitansi resmi, petugas tersebut tampak gugup dan tidak mampu memberikannya. Setelah debat yang alot, biaya pungli tersebut akhirnya berkurang setengahnya. Pola serupa terulang di kantor Polsek dan Polres; setiap tahapan mulai dari sidik jari hingga legalisir dipatok tarif tanpa bukti pembayaran resmi.
Jika kita menilik semboyan Polri sebagai pengayom masyarakat, masih relevankah semboyan itu dengan realita di lapangan? Sangat ironis ketika sebuah surat yang menerangkan catatan kelakuan baik didapatkan melalui proses yang penuh dengan praktik "uang haram". Apakah mereka tidak ingat pada perjuangan pahlawan yang memerdekakan bangsa ini? Ataukah nalar mereka sudah tertutup oleh kenikmatan sesaat hingga lupa akan pertanggungjawaban di akhirat nanti?
Tulisan ini hadir sebagai penegasan bahwa sistem birokrasi kita tengah mengalami krisis moral. Buruknya pengawasan membuat praktik kriminalitas jabatan ini dilakukan secara terbuka, bahkan disinyalir dinikmati bersama oleh jajaran pimpinan hingga anak buah. Menjelang pesta demokrasi pemilihan legislatif dan presiden, pertanyaannya adalah: Sudahkah kita memiliki figur pemimpin yang mampu merombak sistem yang bobrok ini?
Harapan agar Indonesia bisa sejajar dengan bangsa lain dalam hal positif selalu menjadi impian. Melalui publikasi ini, saya ingin menunjukkan wajah Indonesia yang sebenarnya. Semoga generasi mendatang mampu membawa perubahan nyata dan membersihkan negeri ini dari mentalitas pemeras. Amin.
22:05 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar